TUGAS 1 HUKUM INDUSTRI

Perkembangan Hukum Industri di Indonesia

A.    Pengertian Hukum

       Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.

Berikut ini definisi Hukum menurut para ahli :

·      Menurut Tullius Cicerco (Romawi) dala “ De Legibus”:
Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

·      Hugo Grotius (Hugo de Grot) dalam “ De Jure Belli Pacis” (Hukum Perang dan Damai), 1625: 
Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.

·      J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH mengatakan bahwa :

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

·      Thomas Hobbes dalam “ Leviathan”, 1651:

Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.

·      Rudolf von Jhering dalam “ Der Zweck Im Recht” 1877-1882:

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara.

·      Plato

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

·      Aristoteles

Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

·      E. Utrecht

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

·      R. Soeroso SH

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

·      Abdulkadir Muhammad, SH

Hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

·      Mochtar Kusumaatmadja dalam “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (1976:15):

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

            Hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. menurut Utrecht penyebab hukum ditaati adalah:

·         Karena orang merasakan peraturan dirasakan sebagai hukum.

·         Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa tentram.

·         Karena masyarakat menghendakinya.

·         Karena adanya paksaan (sanksi) sosial.

            Sedangkan definisi Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya atau secara garis besar dapat disimpulkan bahwa industri adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu dan menempati areal tertentu dengan output produksi berupa barang atau jasa.
            Hukum industri adalah ilmu yang mengatur masalah perindustrian yang berada di Indonesia bahkan dunia. Mengatur bagaimana cara perusahaan mengatur perusahaannya dan sanksi-sanksi apa saja yang akan diterima jika perusahaan tersebut melanggar sanksi tersebut.
Adapun tujuan-tujuan dari dibuatnya hukum industri adalah sebagai berikut:

·       Hukum sebagai sarana pembaharuan/ pembangunan di bidang industri dalam     perspektif ilmu-ilmu yang lain

·       Hukum industri dalam sistem kawasan berdasarkan hukum tata ruang

·       Hukum industri dalam sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga dan            yurisdiksi hukum industri dalam perspektif global dan lokal

·       Hukum alih teknologi, desain produksi dan hukum konstruksi serta        standardisasi

·       Masalah tanggungjawab dalam sistem hukum industri

·       Pergeseran hudaya hukum dari ‘ command and control’ ke ‘self-regulatory        system’ untuk mengurangi ongkos birokrasi

·       Undang-undang Perindustrian

            Undang-undang mengenai perindustrian di atur dalam UU. No. 5 tahun 1984, yang mulai berlaku pada tanggal 29 juni 1984.
Undang-undang no.5 tahun 1984 mempunyai sistematika sebagai berikut :

Bab I. ketentuan umum
dalam bab ini pada pasal I UU. No 1 tahun1984 menjelaskan mengenai peristilahan perindustrian dan industi serta yang berkaitan dengan kedua pengertian pokok tersebut.
Dalam uu no.5 tahun 1984 yang dimaksud dengan :
perindustrian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri
industri dimana merupakan suatu proses ekonomi yang mengolah bahanmetah, bahan baku dan bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.
kelompok industri sebagai bagian utama dari perindustrian yang terbagi dalam tiga kelompok yakni industri kecil, industri madia dan industri besar.
Dan menjelaskan beberapa peristilahan lain yang berkenaan dengan perindustrian.
Kemudian pada pasal 2 uu no 5 tahun 1984 mengatur mengenai landasan dari pembangunan industri, dimana landasan pembangunan industri di Indonesia berlandaskan pada :
demokrasi ekonomi, dimana sedapat munkin peran serta masyarakat baik dari swasta dan koprasi jangan sampai memonopoli suatu produk.
Kepercayaan pada diri sendiri, landasan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membangkitkan dan percaya pada kemampuan diri untuk dalam pembnagunan industri.
Manfaat dimana landasan ini mengacu pada kegiatan industri yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Kelestarian lingkungan hidup pada prinsipnya landasan ini mengharapkan adanya keseimbangan antara sumber daya alam yang ada serta kelestarian lingkungan guna masa depan generasi muda.
Pembangunan bangsa dimaksudkan dalam pembangunan industri harus berwatak demokrasi ekonomi
Dalam pasal 3 mengenai tujuan dari pembangunan industri setidaknya ada sekitar 8 tujuan dari pembangunan industri yakni :
meningkatkan kemakmuran rakyat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga adanya keseimbangan dalam masyarakat yakni dalam hal ekonomi.
Dengan miningkatnmya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat pula menciptakan kemampuan dan penguasaan terhadap tehnologi yang tepat guna.
Dengan meningkatnya kemampuan dari lapisan masyarakat sehingga peran aktif tehadap pembangunan industri juga semakin meningkat.
Denngan semakin meningkatnya pembnagunan industri diharapkan dapat memperluas lapangan kerja
Selain meningkatnya lapangan kerja dengan adanya pembangunan industri dapat pula meningkatkan penerimaan devisa .
Selain itu pembangunan dan pengembangan industri merupakan sebagai penunjang pembangunan daerah

·         Dengan semakin meningkatnya pembanguna daerah pada setiap propinsi di harapkan stabilitas nasional akan terwujud.

            Kemudian dalam pasal 4 uu. No.5 tahun1984 mengatur mengenai masalah cabang industri. Dimana berkaitan dengan pasal 33 UUD 1945 bahwa setiap cabag indusrti dikuasai oleh Negara. Penguasaan Negara ini dimaksudkan agar tidak ada monopoli nmaun digunakakan sebagi kemantapan stabilitas nasional.
            Kemudian dalam pasalm 5 uu. No.5 tahun 1984 mengatur mengenai bidang usaha dan jenis indutri, dimana pemerintah mengelompokan industri dalam tiga jenisindustri yakni :

1.      industri kecil termasuk didalamnya keterampilan tradisional dan pengerajin yang menghasilkan benda seni.

2.      selain industri kecil pemerintah juga menetapkan industri khusus untuk penanaman modal.

            Sedangkan untuk pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri diatur dalam pasal 7 uu no.5 tahun1984.

1.      pengaturan industri

fungsi dari pengaturan industri dimaksudkan agar dalam pembanguna industri dapat terwujud :
a. pengembangan industri yang baik, sehat dan berhasil guna
b. adanya persaingan yang sehat
c. tidak terjadi monopoli oleh suatu industri terhadap suatu produk.

2. pembinaan dan pengembangan industri
dalam hal pembinaan dan pengembangan industri dilakukan oleh pemerintah bagi
para usaha industri untuk meningkatkan nlai tambah serta sumbangan yang lebih besarbagi pertumbuhan produk nasional.
yang dimaksud dari pembinaan dalam hal ini adalah pembinaan kerja sama antara industri kecil, industri menengah dan industri besar
mengenai izin usaha ditentukan dalam pasal 13 uu. No.5 tahun1984 bahwa :
setiap pendirian perusahaan industri baru maupun perluasan usaha wajib memperoleh izin usaha.
Setiap pemberian izin usaha industri berkaitan dengan pengaturan pembinaan dan pengembanga industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kewajiban memperoleh izin usaha dikecualikan bagi industri kecil.
Ketentuan ini diatur oleh pemerintah.
Mengenai penyampaian informasi industri diatur dalam pasal 14 uu. No5 tahun 1984 dimana :
perusahan industri wajib menyampaikan informasi ecara berkala mengenai kegiatan industri kepada pemerintah.
Kewajiban ini di kecualikan bagi industri kecil
Ketentuan tentang bentuk,isi dan lain-lain diatur oleh pemerintah.
Mengenai keamanan dan keselamatan industri dalam kegiatan industri yang berkaitan dengan tata cara penyelengaraan pengawasan dan pengendalian diatur dalam pasal 15 peraturan pemerintah.
Tehnologi industri, desain industri, rancang bangun dan perekayasaan industri serta standarisasi
tehnologi industri
Mengeni tehnologi industri dilihat dari usaha industri dalam hal menjalankan bidang usaha industri untuk sedapat mungkin mengunakan tehnologi yang tepat guna yang dapat meningkatkan nilai tambah dari produk yang diciptakan.
Apabila tehnologi yang diharapkan tidak dapat dicari maka pemerintah membantu dalam pemilihan tehnologi yang tepat guna ( berkaitan dengan pasal 16 uu. No.5 tahun 1984 )
desain produk industri
berkaitan dengan pasal 17 uu no.5 tahun1984 yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan . mengenai desain industri ini telah mendapatkan perlindungan hukum dengan maksud untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desai-desain baru.
rancang bangun dan perekayasaan
yang termasuk dari perekayasaan industri adalah konsultasi dibidang perekayasaan konstruksi, perekayasaan peralatan dan mesin industri ( berkaitan dngan pasal 18 UU no5 tahun1984 )
Standar bahan baku dan hasil industri
Dalam hal penetapan standar bahan baku merupakan kewenagan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. tujuan dari standar ini adalah untuk meningkatkan mutu dari produk industri.

B.   Wilayah industri
       Dalam hal pusat dari wilayah industri merupakan suatu tempat yang merupakan sentral dari kegiatan pembanguna industri dan produksi industri. Dalam hal ini diatur oleh pemerintah ( pasal 20 dalam uu ini )

C.   Industri dalam hubungannya dengan sumber daya alam Dan    lingkungan hidup
       Diatur dalam pasal 21 uu no.5 tahun 1984 dimana perusahan industri di wajibkan:
melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian suber daya alam serta pencegahan kerusakan terhadap lingkungan.
Pemerintah wajib membuat suatu peraturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan enemaran lingkungan yang diakibatkan oleh proses industri.
Kewajiban ini dikecualikan bagi para industri kecil.
Penyerahan kewenangan dan urusan tentang industri
Penyerahan kewenangan tentang pengaturan, pembinaan, dan pengembangnan terhadap industri di atur oleh peraturan pemerintah. Dimana hal ini pentng gunamenghindarkan duplikasi kewenangan peraturan, pembinaan, dan pengembangan usaha industri di antara instansi pemerintah. ( terkait dalam pasal 22 uu no.5 tahun1984 )

D.   Ketentuan pidana
       Dalam hal ketentuan hukum pidana telah diatur oleh undanng-undang no 5 tahun 1984 dimana bentuk sangsi berupa pidana kurungan dan pencabutan hak izin usaha.
Selain itu juga diatur dalam undanng-undang lain yang tidak bertentangan dengan u. no.5 tahun 1984.

E.   Asas Perlindungan Industri

       Disamping berlakuya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda

terhadap hak atas industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah11:

1. Asas publisitas;

2. Asas kemanunggalan (kesatuan); dan

3. Asas kebaruan

            Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada

pengumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui

keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas industri itu diberikan oleh Negara

setelah hak tersebut terdaftar dalam Berita Resmi Industri. Di sini perbedaan

yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran

deklaratif, sedangkan hak atas menganut sistem pendaftaran konstitutif.

Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan ada pemeriksaan

oleh badan yang menyelenggarakan pendaftaran.

Pemeriksaan terhadap permohonan hak atas industri mencakup dua

hal sebagai berikut:

1. pemeriksaan administratif

2. pemeriksaan substantif

            Tentang langkah-langkah pemeriksaan administratif, prosedur yang

dilalui adalah sebagai berikut:

1.    Di Indonesia badan yang melakukan pemeriksaan terhadap

  permohonan hak atas industri adalah Direktorat Jenderal HAKI yang

       berada di bawah Department Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.    Apabila hak atas industri itu bertentangan dengan peraturan

       perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan

kesusilaan atau apabila ternyata terdapat kekurangan dalam

pemenuhan persyaratan atau juga permohonan dianggap telah ditarik

kembali maka Direktorat Jenderal akan menerbitkan keputusan

penolakan atas permohonan hak tersebut.

3.    Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan

keberatan atau keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali

permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak

tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan

kembali permohonan tersebut.

4.    Dalam hal pemohon tidak mengajukan keberatan, keputusan

       penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal menjadi

       keputusan yang bersifat tetap.

5.    Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat

Jenderal, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui

Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam UU

No. 31 Tahun 2000.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan

oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang

khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh

masyarakat, paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.12

Pengumuman tersebut memuat:

1. nama dan alamat lengkap pemohon

2. nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan

    melalui kuasa

3. tanggal dan nomor penerimaan permohonan

4. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali

apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas

5. judul industri

6. gambar atau foto industri

            Asas kemanunggalan bermakna bahwa hak atas industri tidak boleh

dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen .

Misalnya kalau itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh

hanya telapaknya saja, berbeda jika dimaksudkan itu hanya berupa telapak

saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila

itu berupa botol berikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol

dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pen baru

mengubah bentuk tutupnya, maka pen pertama tidak dapat mengklaim. Oleh

karena itu, jika botol dan tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu

kesatuan dan botolnya satu kesatuan jadi ada dua industri.

Oleh karena itu, asas menjadi prinsip hukum yang juga perlu

mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas industri ini. Hanya

yang benar-benar baru yang mendapatkan hak. Ukuran atau kriteria itu

adalah apabila industri yang akan didaftarkan itu tidak memiliki

kesamaan dengan industri yang telah ada sebelumnya. Dan itu sendiri

dapat diputuskan berdasarkan batasan wilayah, waktu penemuan dan

pemberitahuan kepada masyarakat. di sini berarti tidak pernah diketahui

oleh orang lain sebelumnya.13 Suatu nilai dapat hilang apabila telah

dipublikasikan, dengan berbagai macam cara dan di negara manapun.

Tolok Ukur dalam Industri

industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan

daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri,

atau kerajinan tangan.

Berbeda dari , perlindungan hukum terhadap industri adalah atas

faktor non-fungsional. Namun, industri dapat memfasilitasi fungsi.

Misalnya industri khusus kendaraan bermotor yang memperhatikan faktor

aerodynamics.

14 TRIPS juga mengatur persyaratan perlindungan industri. Negara-negara

anggota mengatur tentang perlindungan terhadap “independently created industrial designs” atas kriteria baru atau orisinal. Jadi, terserah pada anggota

masing-masing untuk memilih satu dari dua kriteria itu. Hanya diingatkan

bahwa perlindungan itu tidak boleh mencakup designs dictated essentially

by technical or functional considerations. Artinya, secara esensial

pertimbangan perlindungan terhadap tidak atas dasar teknis atau

fungsional.15

Mengenai kriteria , Pasal 25 TRIPs menyatakan bahwa negara anggota

memiliki kebebasan untuk memilih antara kriteria atau orisinal. UU

Industri di Indonesia menganggap kriteria lebih akurat.Dasar

pertimbangan pemilihan kriteria tersebut adalah karena penerapan

kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaa yang lebih rumit, sedangkan

pada saat dibentuknya Undang-Undang Industri ini, sumber daya untuk

pemeriksaan persyaratan orisinalitas masih sangat terbatas.16

Pada dasarnya, hak atas industri diberikan kepada yang benar-benar

baru. Artinya, tersebut harus berbeda dari pengungkapan yang

sebelumnya. Menurut Budi Santoso, penentuan “kebaruan” menimbulkan

persoalan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan menurut UU No.

31 Tahun 2000, baru artinya sebelumnya tidak pernah ada yang selama

ini diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan perlindungannya

melalui hak cipta dan hal itu telah berlangsung lama sehingga telah

banyak yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan hak cipta.17

Ranti Fuza Mayana berpendapat untuk menentukan unsur baru atau

tidaknya suatu merupakan suatu hal yang sulit. Bahkan, persepsi baru

bagi masyarakat industri belum tentu sama dengan persepsi baru menurut

pen. Masyarakat industri mengartikan “baru” apabila konfigurasi bentuk

lahiriahnya tidak sama persis dengan apa yang ada. Masyarakat industri

yang menganut strategi pasar reaktif akan menggunakan asas defensiveimitative second but better. Menurut paham ini selera pasar adalah fenomena

sosial yang lahir karena perubahan spirit zaman. Contoh sepatu olahraga

yang hampir mirip satu sama lain, muncul karena spirit “kecepatan” atau

telepon selular yang enteng muncul karena kepraktisan.18

Muhammad Djumhana berpendapat bahwa perbaikan dari yang

lama masih dapat diberikan hak baru karena didalamnya terdapat hal-hal yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknik baru.

Referensi:

http://www.kotaindustri.com/hukum/92-hukum-industri-di-indonesia.html

http://putracenter.net/2009/02/16/definisi-hukum-menurut-para-ahli/

http://journal.uii.ac.id/index.php/jurnal-fakultas-hukum/article/viewFile/1056/1793%20http:/www.kotaindustri.com/hukum/92-hukum-industri-di-indonesia.html